UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Strategi pertamina menghadapi era perdagangan bebas dan perubahan UU No. 8 tahun 1971: Implikasinya pada UP-II Dumai

Tenny R. A. Rusdy; Sofyan A. Djalil, supervisor ([Publisher not identified] , 1997)

 Abstrak

ABSTRAK
Kesepakatan umum tarif dan perdagangan multilateral (GATT/WTO),
deklarasi APEC tentang sistem perdagangan bebas dan investasi pada tahun 2020 dan
kesepakatan perdagangan bebas di negara-negara Asia Tenggara (AFTA) pada tahun
2003, mencerminkan Indonesia telah masuk ke dalam sistem perekonomian dunia yang
bebas dan tidak lagi mengenal batas negara serta terkikisnya berbagai bentuk hambatan
baik tarif dan non tarif. Hal ini berarti arus perdagangan dan investasi menjadi semakin
bebas keluar masuk ke suatu negara. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang sangat
ketat diantara pelaku bisnis. Hanya pelaku yang tanggap dan telah mempersiapkan diii
yang mampu hidup dan berkembang.
BUMN sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia dituntut tetap bidup dan
berkembang dalani situasi persaingan yang sangat ketat. Monopoli sebagai hak istimewa
yang diperoleh BUMN dan pemerintah bukan lagi sesuatu yang menguntungkan karena
dengan monopoli tidak akan tercapai efisiensi dan fleksibilitas yang sangat diperlukan
dalam lingkungan bisnis yang telah berubah.
PERTAMINA sebagai salah satu BUMN andalan pemerintah tidak luput dari
ketentuan di atas. Peran PERTAMINA sebagai sumber devisa dan penermaan negara
masih diperlukan. Porsi kegiatan untuk pelayanan kebutuhan BBM masih menempati
prioritas utama dari kegiatan PERTAMINA. Keinginan untuk membeikan energi yang
lebih murah kepada masyarakat, memaksa pemerintah untuk meneruskan kebijakannya
ditetapkan pada awal PJP 1 dengan memberikanj subsidi asas produk BBM. Namun
dengan perubahan dan kecendrungan yang terjadi akhir-akhir ini mengharuskan
pemerintah menelaah kembali kebijakan tersebut.
Proteksi dalam bentuk subsidi harga jelas tidak sesuai dengan jiwa GATT yang
teiah disepakati pemerintah. Proteksi hanya akan membuat konsumen manja dan BUMN
tidaic tanggap terhadap keinginan konsumen dan thiam jangka panjang rakyat akan
dirugikan karena BIJMN tidak mampu untuk beroperasi lebih efisien. Akîbatnya
keberadaan BUMN justru alcan membebani pemerintali yang berarti juga metubebani
rakyat, icarena tidak mampu berkembang.
Ada dua permasalahan besar yang dihadapi PERTAMINA, pertama, adalah
permasalahan operasional dan kedua adalali masalah umuzn. Dalam permasalahan
operasional PERTAM[NA dihadapkan pacla ketakutan Indonesia menjadi net oil
importing countly. Pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia mendorong
peningkatan Iconsumsi energi migas sedangkan pasokan bahan baku berupa minyak
mentah relatif tetap. Keterbatasan dana menjadi kendala utatna bagi PERTAMINA untuk
meningkatkafl cadangan migasnya. IJntuk mengatasiflYa keterbatasan dilakukan dengan
mengundang dan bekeija sama dengan mitra asing untuk melakukan kegiatan eksplorasi
dan produksi di bumi nusantara. Di sektor huir PERTAMINA dihadapkan pada lonjakan
kebutuhan BBM yang sangat tajam melebihi kenaikan kapasitas produksi BBM
PERTAMINA. Dengafl seijin pemerintah PERTAMINA terpaksa melakukan impor untuk
menanggulangi kekuran? pasokan BBM dan kecenderungan impor dan tahun ke tahun
menunjukkan kenaikan.
Pada masaiah umum PERTAMINA dihadapkan pada minimnya modal dan
kurangnya SDM yang profesional. Kekurangan modal menjadi masalah utama
karena dengan peraturan pemerintah yang ada saat ini tidak memungkinkan
PERTAMINA untuk melakukan akumulasi modal sendiri.
PERTAMINA sangat sadar bahwa perubahan lingkungan bisnis akan
mempengaruhi keberadaannya. Upaya-upaya penyesuaian dan tìndakan antisipasi eclah
dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Dengan keputusan Dirut PERTAMINA
di akiir tahun 1996 telah dikeluarkan visi dan misi PERTAMINA yang baru sebagai
anggapan positif terhadap perubahan yang terjadi. Visi dan misi memberikan cakrawala
baru bagi insan perminyakan bahwa untuk dapat bertahan pada lingkutigali yang makin
ganas, PERT AMJNA harus efisien, unggul, maju dan mandiri seria berprestasi setara
dengan perusahan minyalc yang berskala internasional. Efisiensi menjadi kata kunci karena
efisiensi PERTAMINA akan mempenganihi tingkat efisiensi industri hilir. Mandiri
menjadi obsesi PETAMINA dengan berusaha melepaskan diri dari ketergantungan
terhadap pemerintah dan pasar dalam negeri.
Untuk mencapai efisienSi yang tinggi beberapa kebijakan restruktunisasi telah
dilakukan PERTAMINA sejak awal tahun 1990 dan ditargetkan restrukturisasi akan
selesai di penghujung abad 20 Restrukturisasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek
mulal dari aspek pola usaha, pola pengelolaan dan aspek SDM. Selain itu digalakkan
bentuk kerja sama baik dengan mitra asing maupun mitra lokal di dalam negeri.
Namun keinginan PERTAMINA tersebut sangat tergantung dari kebijakan
yang diambil pemerintah. Dengan masih berlakukannya UU No.8 Tahun 1971 akan sulit
bagi PERTAMINA untuk mewujudkan visi dan misinya. Undang-undang yang berlaku
masih menekankan PERTAMINA pada misi sosialnya. Pemerintah sebagai pemilik masih
memiliki peran yang besar dan banyak melakukan intervensi atas kegiatan operasional
perusahaan. Tak salah jika banyak yang melihat bahwa PERTAMINA bukanlah
perusahan minyak dan gas yang sesungguhnya tetapi merupkan operator dan regulor saja
Kondisi ini berdampak besar kepada semangat dan motivasi para karyawan minyak.
Motivasi karyawan yang tinggi sebagai modal utama untuk mampu bersaing di era global
sangat dibutuhkan perusahaan. Tanpa motivasi, ketja sama dan koordinasi yang baik
efisiensi, unggul dan maju hanya akan menjadi slogan.
Dengan masuknya era globalisasi dan pasar bebas sudah selayaknya jika peran
PERTAM1NAjuga berubah. PERTAMINA hanis memperhatikan keuntungan murni dan
pada keuntungan semu. Walaupun tidak terlepas dañ misi sosial sebagai agen
pembangunan nainun hal ini tidak mengabaikan tui uan profitnya. Demi kepentingan
negara dan masyarakat porsi tujuan profit hams ditingkatkan agar pendapatan yang
diterirna negara dalain bentuk pajak semakin besar. Untuk ¡tu aturan perundangan yang
mengatur tentang industri migas di tanah air hams direvisi dan dìperbarui agar mampu
mengakomodir perubahan yang teriadi akhir-akhir ini dan di masa mendatang.

 File Digital: 1

Shelf
 T6490-Tenny R A Rusdy.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 1997
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 111 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-17-089851538 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20452620
Cover