Penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh Pemerintah dalam UU 13 Tahun 2008. Pada Tahun 2015 penyelenggaraan kesehatan haji diatur dalam Kepmenkes 442 Tahun 2009. Pemerintahan yang terdesentralisasi, menyebabkan tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan kesehatan haji, antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seringkali tidak sejalan dan tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tingginya morbiditas jemaah haji Indonesia disebabkan oleh tingginya jemaah risti dari Indonesia, yang disebabkan oleh kurang tajamnya penegakan diagnosis beberapa penyakit penyerta pada saat pemeriksaan awal di puskesmas, dan tidak dilakukan upaya pembinaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedures RAP, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015 baik di implementor pusat maupun daerah, yaitu pada beberapa variabel seperti: NSPK, sumber daya, metode, dukungan, komunikasi, struktur birokrasi, kewenangan, anggaran, dan fasilitas. Beberapa saran direkomendasikan seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan penggunaan Log Frame Analisis untuk implementor pusat serta saran rekomendasi untuk implementor daerah agar membentuk struktur birokrasi kesehatan haji di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji lebih baik lagi di masa yang akan datang.Kata kunci: Embarkasi JKG; Implemetasi Kebijakan; Kesehatan Haji.

---

The implementation of the pilgrimage organized by The Government under Law 13 of 2008. In 2015 the organization of the hajj health was set in The Kepmenkes 442 of 2009. Decentralized governance, lead to pull the interests in the organization of the Hajj health, between the central and local governments. So that the implementation of hajj health conducted by the district city governments, are often incompatible and doesn rsquo t meet the standards and quality of service that has been set by the central government. The high morbidity of Indonesian pilgrims caused by the high assembly of high risk from Indonesia, which is caused by a lack of sharpness diagnosis of multiple comorbidities at the time of the initial examination at puskesmas, and is not done for enhancing the health of the pilgrims before leaving for Saudi Arabia. This research used qualitative research study design Rapid Assessment Procedures RAP , collecting data through in depth interviews and review of documents. This research was aim to analyze the implementation of hajj health policy organizing at JKG embarkation 2015.

The results showed there were some problems in the implementation of hajj health organizing at JKG embarkation in 2015. Both central and local implementors, that on several variables such as NSPK, resources, methods, support, communications, bureaucratic structure, authority, budget, and facilities. Some suggestions are recommended for the central and local implementors such as the revision of Law Number 13 of 2008, and the implementation of Log Frame Analysis for central implementor as well as suggestions for local implementors to establish the bureaucratic structure of hajj health in provinces and districts city, so that the management of Hajj health better in the future.Keywords JKG Embarkation Hajj Health Policy Implementation.