ABSTRAK
Rencana Pitalebar Indonesia RPI 2014-2019 melalui PP. Nomor 96 Tahun 2014 merupakan cita-cita pemerintah mewujudkan Indonesia yang terkoneksi ke jaringan internet dengan target penetrasi 100 urban dan 52 rural terhadap rumah tangga untuk mobile broadband pada tahun 2019. Pengembangan broadband di Indonesia masih terfokus pada daerah padat konsumen, sedangkan daerah yang kurang berkembang tidak diperhatikan oleh operator karena biaya dan resiko investasiyang dinilai tidak seimbang dengan potensi pemasukan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan program seperti Palapa Ring dan penggunaan jaringan secara bersama. Tantangan dalam implementasinya adalah belum adanya model bisnis yang dapat diterapkan oleh operator dan pemerintah.Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap model penyelenggaraan wireless broadband yang dibangun berdasarkan skenario pendanaan broadband menggunakan kajian tekno ekonomi dan analisis risiko. Analisis dilakukan dari sudut pandang Operator Company Operator , Network Company Network company , dan Pemerintah selaku stakeholder pada daerah penelitian Batam sub-urban , Sambas rural , dan Morotai rural .Kajian kelayakan penyelenggaraan wireless broadband menunjukkan bahwa untuk operator dapat menggunakan skenario sewa komponen pasif kepada Network company dan melakukan investasi pada perangkat aktif saja. Sedangkan, Network company dapat menggunakan skenario sharing cost antara Network company, subsidi pemerintah, atau gabungan dari kedua skenario untuk mereduksi biaya investasi. Agar dapat mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, kontribusi subsidi yang dilakukan tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACT
Indonesia Broadband Plan IBP 2014 2019 through PP. No. 96 Year 2014 is to realize the government 39 s goal that Indonesia are connected to the Internet with network penetration target of 100 urban and 52 rural compared to households for mobile broadband in 2019. The development of broadband in Indonesia is still focused on dense consumer areas, while operators are reluctant to develop services in less densed areas because of high cost and risk of investation, while revenue is not guaranteed. There are some possible solutions, such as the integration of Palapa Ring and network infrastructure sharing. However, no business model available have been implemented by the government and the operators.In this research, analysis of the implementation models of wireless broadband is built based on broadband funding scheme using techno economic assessment and risk analysis. The analysis is done from several point of view Operator Company Operator , Network Company Network company , and the Government as stakeholders in the research area Batam sub urban , Sambas rural , and Morotai rural .Feasibility studies showed that the implementation of fixed broadband from Operator rsquo s view can use the lease passive components scenario at Network company and investing in active devices only. Meanwhile, Network company can use cost sharing between them, government grant, or a combination of both scenarios to reduce investment costs. In order to bring benefits to the Local Government, the contribution of grant do not only charged on Local Government.