ABSTRAK
Sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

---

ABSTRACT
As a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate.