ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan beberapa jenis larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha guna memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Salah satu ketentuan yang diatur ialah persoalan mengenai kartel yang diatur didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetaplam kartel sebagai salah satu perjanjian yang dilarang, yang proses pembuktiannya menggunakan pendekatan rule of reason. Sehingga untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha terhadap dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang 5/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus membutkikan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bersifat unreasonable dan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut bersifat mematikan atau menghilangkan persaingan antar pelaku usaha.Didalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha didalam beberapa kasus, majelis komisi hanya mendasarkan kesalahan pelaku usaha pada pembuktian terpenuhi atau atau tidaknya semua unsur didalam Pasal 11 Undang-Undang 5/1999. Artinya bahwa didalam beberapa kasus, majelis komisi mengesampingkan pengujian terhadap alasan-alasan/pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bersifat reaosonable restraint. Dari beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan memutus persoalan praktek Kartel terlihat bahwa tidak semua kasus diperiksa dan diputuskan dengan menggunakan pendekatan rule of reason dan hal ini tidak mencermikan aspek kepastian hukum didalam penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.Tidak terwujudnya konsistensi dan kepastian hukum didalam beberapa kasus dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang mdash;Undanag 5/1999 salah satunya disebabkan karena terlalu semptinya cakupan perjanjian yang dartikan sebagai kartel. Sehingga diperlukan adanya revisi ketentuan Undang-Undnag 5/1999 guna menetapkan berbagai jenis tindakan yang secara teori dipandang sebagai bentuk kartel, kedalam satu pasal tertentu. Dengan demikian tidak muncul kerancuan mengenai bentuk tindakan yang dpandang sebagai kartel dan dan tidak muncul dualisme pendekatan dalam membuktikan praktek kartel di Indonesia.

---

ABSTRACT
Act 5 1999 on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition determine some kind of prohibition that should not be done by business actor to create the fair athmosphere of business competition. One of the regulation is about Cartel which is regulated in Article 11 Law No 05 1999. Article 11 No 05 1999 set Cartel as one of the banned agreement, however Rule of Reason approach is a method to prove it. So to prove business actor violation to Article 11 Law No. 05 1999, KPPU have to prove that the agreement between business actor is unreasonable and give a fatal impact to business competition.In some KPPU law enforcement case, council commision of KPPU based the violance of business actor to the complete proof or at least complete some instrument in Article 11 No. 05 1999. Means, in some case, council comission put testing of reasons that can be user as the basic agreement that as reasonable restraint. From some KPPU decision that eximaned Cartel show that not every case that eximined by Rule of Reason approachment and this is not mirrored the law enforcement aspect in Indonesian Business Competition Law.Inconsistence and legal uncertainty in some Articel 11 Law No. 05 1999 violance is caused by the small definition of the agreement as a Cartel agreement. This is why revision for Law No. 05 1999 is needed to give certainty to any action that is stated absolutely as a Cartel, in one certain Articel. As the result, it will not make any dualism of Cartel definition Indonesian Business Competition.