ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan Intelligence Led Policing ILP di KPK dalam penanganan kasus korupsi infrastruktur dalam konteks memahami lingkungan korupsi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan korupsi yang dihadapi oleh KPK melibatkan pihak legislatif, pihak eksekutif, dan pihak swasta yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar. Dalam penanganan korupsi infrastruktur selama ini, KPK mengandalkan informasi dari pengaduan masyarakat yang kemudian dianalisis oleh unit penelaah informasi yang utamanya akan disajikan untuk mendukung Bidang Penindakan. KPK belum memiliki konsep yang jelas dalam penerapan Intelligence Led Policing secara komprehensif, terutama dalam mengintegrasikan program kerja di Bidang Penindakan dan Pencegahan serta penyusunan rencana strategis lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa KPK perlu untuk mengembangkan unit intelijen aktif sebagai bagian dari infrastruktur lembaga untuk membantu kegiatan taktis operasional dan perencanaan strategis lembaga dalam mencapai sasaran strategis KPK yaitu menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the implementation of Intelligence Led Policing ILP in the investigation of infrastructure corruption in KPK. It also aims at understanding the elements of corruption environment in KPK. This research uses qualitative paradigm and analytical descriptive approaches. The results show that environment in infrastructure corruption involves the legislative, the executive, and private parties who have great power and authority. In conducting corruption investigation, KPK relies on information from public complaints. This information is analyzed by an information review unit, which will be presented primarily to support the work of investigation unit. KPK does not yet have a clear concept in applying a comprehensive Intelligence Led Policing, particularly in integrating the action plan of prevention and investigation unit as well as to develop the organisation strategic plan. Therefore, this study suggests that KPK need to develop an active intelligence unit as part of its institutional infrastructure. This unit will be responsible for supporting operationaltactical as well as other KPK rsquo s strategic activities to reduce corruption in Indonesia Keywords Intelligence Led Policing, infrastructure corruption, KPK