ABSTRAK
Untuk mewujudkan daya tangkal kewilayahan yang tangguh, diperlukan sinergitas yang baik dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, terutama antara institusi sipil dan militer Pemerintah Daerah dan Kodim . Perbedaan pendapat yang terjadi karena adanya perbedaan persepsi mengenai fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan sejak dini sesuai dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang ditujukan untuk menganalisi sinergitas hubungan sipil-militer di Kabupaten Banyumas dalam konteks tugas pemberdayaan wilayah pertahanan yang belum dapat diwujudkan secara optimal, karena adanya perbedaan pemahaman tentang peran Pemda dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

---

ABSTRACT
To realize the tough territory shallower power, good synergy is required in the empowerment defence area, especially between civilian and military institutions local government and military district area command . The differences of opinion occur due to the difference of perception according to role of local government in order to early empowerment defence area preparation in accordance with Number 3 Year 2002 Act about The Defence of The Country. This research uses qualitative method aimed the synergies analyzing in civil military relations Banyumas Local government and Banyumas District Military Command in order to empowerment of defence area. The research prove that synergies of civil military relations can not realize optimally in Banyumas district, due to understanding difference about the local government role in empowerment of defence area.