Penelitian dalam tesis ini berfokus pada dasar dasar dibentuknya aturan wajib lapor bagi penyalah guna narkotika dilihat dari perspektif ketahanan nasional. Penanganan masalah narkotika selama ini kurang memperhatikan hak penyalah guna akan aspek kesehatan untuk selanjutnya mendapatkan akses rehabilitasi. Program wajib lapor pecandu narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011, merupakan turunan dari Undang undang 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika untuk melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi. Salah satu tujuan dari program ini adalah upaya dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika agar penatalaksanaannya secara hukum dapat dibedakan dengan pengedar maupun bandar. Desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan pengamatan, menunjukkan kondisi pelaksanaan program wajib lapor dengan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

---

The research in this thesis focuses on the basic foundation of the formulation of reporting rules for narcotics abuse seen from the perspective of national resilience. So far, management of substance abuse has been addressing less consideration over the patient 39 s health related right and further had access to rehabilitation. The mandatory reporting program for narcotics addicts set forth in Government Regulation No. 25 of 2011, is derived from Law 35 of 2009 on narcotics governing the duty of narcotics addicts to report themselves for rehabilitation.One of the objectives of the program is the decriminalization of narcotics abusers so that their management can be legally distinguished from dealers and dealers. The design used is qualitative descriptive with the method of interview and observation, indicating the condition of program implementation must report with various obstacles in its implementation.