Tesis ini menggambarkan perlindungan hukum, dan upaya penyidik dalam hal ini Unit PPA Polrestro Jakarta Utara terhadap praktek-praktek tindak kejahatan kejahatan seksual yang terjadi atas anak dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan oleh Syanwani alias Iwan seorang marbot penjaga mushollah Al-Barkah di Kelapa Gading Jakarta Utara. Perlakuan cabul yang dilakukan tersangka terhadap 26 orang anak laki-laki itu dilakukan di dalam kamar yang ada di mushollah tersebut. Selain itu dijabarkan dan dijelaskan pula dalam tesis ini mengenai kendala apa saja yang dialami penyidik dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestro Jakarta Utara. Penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pelecehan, pencabulan dan atau pemerkosaan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai korban. Kurangnya jumlah personil unit PPA Polrestro Jakarta Utara, ditambah dengan minimnya penyidik dan penyidik pembantu yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan PPA. Aggaran unit PPA yang belum memadai dan masih harus menginduk pada Satreskrim Polrestro Jakarta Utara ini menjadikan penanganan kasus-kasus yang masuk ke unit PPA mengalami kendala. Termasuk didalamnya adalah anggaran visum untuk korban dari keluarga tidak mampu yang memang tidak sedikit. Sarana dan prasarana yang minim. Seperti belum terpisahnya ruang penanganan anak dari Polres dalam hal ini perlunya shelter atau save house yang lokasinya di luar Polres atau Polsek dan dibuat senyaman mungkin dan ramah bagi anak. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perlunya pendamping yakni psikolog anak untuk menangani trauma anak pasca pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi, dan juga peran serta masyarakat atau keluarga untuk berkerjasama melaporkan segala sesuatunya jika terdapat anak atau anggota keluarga yang menjadi korban pelecehan dan tindak kekerasan seksual. Sehingga proses penyidikan bisa langsung dilakukan oleh polisi.

---

This thesis describes the legal protection and investigation efforts particularly of the Women and Child Protection Unit (PPA Unit) of the North Jakarta Metro Police, in handling sexual crimes against children, which in this case are the obscene acts committed by Syanwani alias Iwan, keeper of Musholla Al-Barkah in Kelapa Gading, North Jakarta. The obscene acts committed by the suspect against 26 boys were conducted inside a room in the musholla. Furthermore, this thesis also elaborates and explains the obstacles faced by the investigators in handling cases of sexual harassment and violence in the North Jakarta Metro Police jurisdiction. Investigation as a form of legal protection for child victims of sexual violence (harassment, obscenity and/or rape) must refer to Law No. 35 of 2014 on Child Protection in order to fulfill children's rights as victims. The lack of personnel in the PPA Unit of the North Jakarta Metro Police, as well as the inadequate number of investigators and investigative assistants who have undertaken vocational education in Women and Child Protection, and also the PPA Unit budget which is insufficient and still under the Criminal Investigation Unit of North Jakarta Metro Police cause obstacles in handling the PPA Unit cases. This includes medico-legal examination budget for victims from poor families which is quite considerable. The facilities and infrastructure are sparse. For example, the room for handling children is not separated from the police station. Thus a shelter or safe house located outside the station is needed, providing maximum comfort and ease for children. Another point that requires attention is the need for the accompaniment of a child psychologist to handle the child's trauma after sexual harassment or violence, and also community or family participation to work together and report any events in which children or family members fall victim to sexual harassment and violence. In this way, the police can immediately conduct the investigation process.