ABSTRAK
Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi tentang pengadministrasian yayasan dengan memperjelas ketentuan-ketentuan dan memaksimalkan mekanisme mengenai penyesuaiaan anggaran dasar dari yayasan yang masih terdapat berbagai penafsiran dan melampaui jangka waktu yang ditentukan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Dalam mewujudkan ketertiban hukum dan lebih menjamin kepastian serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian anggaran dasar suatu yayasan sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan yang sesuai dengan tujuan, Pemerintah membuat Undang-Undang Yayasan hingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Permenkumham 2 Tahun 2016 . Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu dilakukan suatu penelitian mengenai penyesuaian anggaran dasar yayasan yang sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana penulis memberikan gambaran suatu keadaan berdasarkan analisa dengan penelitian berjenis normatif. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tesis ini, dapat diambil simpulan terdapat empat status yayasan di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa akibat hukum yang dapat terjadi apabila tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Kemudian terdapat kewenangan lain notaris sebagai pemohon yang diberikan kuasa dalam Permenkumham 2 Tahun 2016. Dengan demikian penulis menyarankan untuk membuat ketentuan berbeda yang berlaku bagi masing-masing status yayasan agar lebih spesifik dan diperlukan sosialisasi yang diberikan khusus bagi notaris agar dapat lebih informatif dan dapat memberikan solusi terhadap keberagaman status yayasan tersebut. Kata Kunci: Anggaran Dasar; Notaris; Yayasan.

---

ABSTRACT
This paper describes about government attempts to provide legal policies that would accomodate administration process attributed to a foundation by analyzing all policies as well as optimizing adjustment to foundation rsquo s general statute mechanism that might be misunderstood and breach of the applied time limit, therefore contributable to uncertainty of law as well as breaching attempts to law. In order to provide obedient of law and also ensure certainty of law as well as provide knowledge to society about the importance of adjustement of foundations rsquo s general statute so that functions of foundation would be in line with its goals, the Governement creating Foundation Legal Policy and Rules of Ministry of Law and Human Right No. 2 year of 2016 Permenkumham 2 Tahun 2016 . In respect of rules mechanism, legal policy should be cleared horizontally and vertically. Therefore, research of adjustment of foundation general statute that in line with its legal policy should be conducted. This research a descriptive analytical research that reveal the description of a phenomenon using perspective of normative reasearch analysis. The findings of this reseach reveals that there are four kinds of Foundations in Indonesia as analyzed using consequences of foundation general statute adjustment applied to the foundations. Furthermore, there are another notary policies as the party who inquires and been granted authorization as per Permenkumham 2 Tahun 2016. Therefore, it is advised that different legal policies should be created to each kind of foundation as separated by its different general statute applications. It is also advised to do socialization particularly to notary so that solutions for each different kind of foundation could be delivered.