Meningkatnya konsumsi minuman berkarbonasi di Indonesia belum didukung dengan kebijakan pengendalian. Prevalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berkarbonasi seperti obesitas dan diabetes mellitus tipe dua mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi arah kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi di Indonesia sebagai acuan dimasa mendatang dalam pembentukan kebijakan pengendalian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Hasil penelitian menunjukkan aspek ekonomi lebih diutamakan dari pada aspek kesehatan, hukum, dan politik. Arah kebijakan pengendalian melalui upaya promotif dan preventif non fiskal. Untuk menghasilkan dampak yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal penerapan cukai dan non fiskal.

---

The increasing consumption of carbonated soft drinks in Indonesia has not been supported by the control policy. The prevalence of health problems associated with carbonated soft drinks such as obesity and type 2 diabetes mellitus has increased. This study aims to analyze the aspects that influence the direction of carbonated beverage control policy in Indonesia as a reference in the future in the formation of control policies. This study is qualitative with primary data through in depth interviews of selected informants equipped with secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books, and other media. The results of the research show that the economic aspect is preferred from health, law, and political aspects. Direction of control policy through non fiscal promotive and preventive efforts. For maximum impact, it is advisable to formulate carbonated softdrinks control policy in a comprehensive manner that is combination of fiscal approach application of excise and non fiscal approach.