ABSTRAKReformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan nasional bidang kesehatan. Evaluasi menuju Wilayah Bebas
Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan secara penilaian mandiri
oleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya
akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukup
signifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penilaian mandiri dalam evaluasi
Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukan
Inspektorat Jenderal untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Penelitian
merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasi
sudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM,
masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuan
kerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber daya
manusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasi
menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan penilaian mandiri
evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehingga
memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.
ABSTRACTImplementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting the
implementation of national development in the field of health. Evaluation to Free
of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area was conducted through
self assessment by Internal Assessment Team (IAT) at Ministry of Health level,
which will be futher evaluate by National Assessment Team (NAT) from Ministry
of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is a
significant difference between the evaluation results conducted by IAT and NAT.
The purpose of this study is to determine the effectiveness of Self Assessment of
Free of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation conducted
by Itjen Kemenkes in achieving Bureaucracy Reform in the Ministry of Health.
This research is a descriptive study with qualitative analysis method. The study
was conducted in May-June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the
research stated that the regulation is not yet complete, the communication of the
evaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK/WBBM,
there is still conflict of interest, there are differences of work unit
characteristic, there is still difference of motivation, perception and human
resource competence become a factors that influence effectiveness of the
evaluation towards WBK/WBBM in the Ministry of Health. Self Assessment
implementation towards WBK/WBBM evaluation in Ministry of Health have
not effective so require evaluation and further improvement.
T47807-Dora.pdf :: Unduh