Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta risalah lelang terhadap objek lelang yang tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II Studi Kasus PT. M Finance Pekanbaru dan Pejabat Lelang Kelas II Bekasi. Objek lelang dalam tesis ini berada di wilayah Pekanbaru, sedangkan akta risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II Bekasi. Dalam praktiknya, terdapat Pejabat Lelang yang membuat akta risalah lelang yang objeknya tidak berada dalam wilayah jabatannya. Praktik ini tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menetapkan bahwa seorang pejabat lelang hanya bisa mengeluarkan akta risalah lelang yang objeknya berada dalam wilayah jabatannya. Oleh karena itu, masalah penelitian yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta risalah lelang terhadap objek lelang yang tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II dan bagaimana akibat hukum bagi Pejabat Lelang Kelas II yang membuat akta risalah lelang terkait objek lelang yang tidak berada dalam wilayah jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa akta risalah lelang yang objeknya tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II adalah tidak sah. Risalah Lelang tidak dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik, namun menjadi akta biasa dan akibat hukumdari kasus ini adalah Pejabat Lelang dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

---

This thesis discusses the validity of an auction deed of auction objects which are not in the jurisdiction of the Class II Auctioneer A Case Study of PT M Finance Pekanbaru and the Class II Auctioneer of Bekasi. The auction objects in this thesis were in Pekanbaru territory while the legal document of the auction, namely Risalah Lelang, was made by a Class II Auctioneer in Bekasi. In practice, there was an Auctioneer making a Risalah Lelang of several auction objects which were not in his her legal territory. This practice was not in conformity with the rules given in the Minister of Finance Regulation concerning the Auction Directive which stipulates that an Auctioneer can only issue auction deeds of auction object within his her jurisdiction. Therefore, the research issues discussed in this thesis are the validity of the auction deed of auction objects which are not within the Class II Auctioneer's jurisdiction and its legal consequences for the Class II Auctioneer who conducts the auction. The research method used in this theses was normative juridical. Data collection technique used was the study of documents. The research found that the auction deed of auction objects which are outside the jurisdiction of the competent Auctioneer are not valid. The Risalah Lelang can not be classified as an authentic deed, but becomes an ordinary deed and the legal effect of this case is the Auctioneer can be dishonorably discharged.