ABSTRAK
Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi membuat kepemilikan tanah dapat dialihkan melalui transaksi jual beli antara pembeli dan penjual/pemilik tanah. Merupakan kewenangan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam peralihan hak atas tanah dengan jual beli untuk dibuatkan akta yang kemudian menjadi dasar pembuatan Sertipikat. Namun, hingga saat ini sering ditemukan dua bukti kepemilikan atas suatu tanah yang membuat timbulnya sengketa. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1 Adakah perbedaan pemetaan dan pengukuran antara Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang baru dengan yang lama; 2 Bagaimana peran, tanggung jawab dan legalitas akta yang dibuat PPAT serta 3 Analisis putusan Mahkamah Agung. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan laporan bersifat dekriptif analitis. Selanjutnya dari penelitian dan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pemetaan dan pengukuran yang terdapat dalam pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran, pentingnya peran PPAT dan besarnya tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah, serta kurang adilnya putusan Mahkamah Agung atas Para Penggugat.

---

ABSTRACT
Land has an important role in life. The community builds its residence on the land or uses it to grow crops or conduct its business activities. With the number of life increasing compared to death makes the demand for land become greater. For that reason until now the land has a higher economic value. High economic value makes land ownership transferable through sale and purchase transactions between buyer and seller landowner. It is the authority of Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT in the transfer of land rights with the sale and purchase to be made deed which then becomes the basis of making the Certificate. However, to this day there are often two proofs of ownership found of a land that causes disputes. Issues in this paper are 1 Is there difference of mapping and measurement between the new Government Regulation on Land Registration with the old ones 2 How is the role, responsibility, and legality of the deeds made by PPAT and 3 the analysis of the Supreme Court decision. This writing uses normative juridical method with qualitative analysis methods that produce analytical descriptive statements. Furthermore, from this research and writing, it can be concluded that there are differences regarding mapping and measurement contained in the announcement of the results of maping and measurement, the importance roles of PPAT and the magnitude responsibilities of PPAT in making the deed of sale and purchase of land, and the unfair decision of the Supreme Court on the plaintiff.