Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang ab-intestato dan pewarisan berdasarkan wasiat testamenter . Bagian mutlak legitime portie merupakan bagian yang harus diperoleh ahli waris ab-intestato dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang disebut dengan legitimaris. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit terdapat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar bagian mutlak legitime portie yang menimbulkan sengketa dikemudian hari seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 3012 K/Pdt/2011. Padahal bentuk akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris adalah bentuk yang paling ideal karena notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta wasiat. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta wasiat? dan bagaimanakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar bagian mutlak legitime portie ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipologi penelitian dekriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah sekunder dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang tentang Jabatan Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta wasiat untuk memberikan penyuluhan hukum, namun dalam prakteknya tidak semua Notaris memberikan penyuluhan hukum mengenai bagian mutlak legitime portie dalam pembuatan akta wasiat. Sehingga, hal tersebut menimbulkan sengketa dikemudian hari yang mengakibatkan akta wasiat tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The law of Civil Inheritance determined two types of inheritance, inheritance based on act ab intestato and inheritance based on testaments testamenter . The absolute part legitime portie is must be obtained by the ab instestato heirs in a straight upward or downward line called the legitimaris. However, in the implementation, there are deeds of testaments which were made in front of a notary who violated the absolute part legitime portie which induce the dispute in the future as the case in Supreme Court Decree Number 3012 K PDT 2011. Actually, the form of deed of testament which was made in front of the notary is the most ideal form because the notary is authorized to provide legal counseling regarding of establishment of deed of testament. How the role of notary in providing legal counseling toward establishment of deed of testament And what is the legal impact toward the deed of testament that was disobeyed the absolute part legitime portie.

This research is using juridical normative method with descriptive analytic research typology. Type of data used is secondary data, with document study and interview as the method of data collection and the data is analyzed by using qualitative method.

The research result is the role of the notary in giving legal counselling based on article 15 clause 2 letter e Notary Act has an authority in establishment of deed of testament to provide legal counseling, but in the implementation not all the notary give the legal counseling about the absolute part in the establishment of deed of testament. Thus, it causes dispute in the future that causing the deed of testament to be null and void.