ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan upah bagi pekerja di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Kondisi pasar kerja yang timpang di Indonesia menyebabkan lemahnya posisi pekerja dalam perundingan upah. Untuk itu pemerintah berperan memberikan perlindungan melalui kebijakan pengupahan. Selanjutnya dibahas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, yang dikhususkan pada penetapan upah minimum dan struktur skala upah di perusahaan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji aspek perlindungan upah dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dan penerapan ketentuan formula penetapan upah minimum dan struktur skala upah. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya perimer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 belum sempurna memenuhi aspek perlindungan upah pekerja dan dalam penerapannya belum secara maksimal dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses wage protection for workers in Indonesia after the enactment of Government Regulation number 78 year 2015. The unfair labor market conditions in Indonesia lead to weaker workers 39 position in wage negotiations. The government has a role in providing protection through wage policy. Further discussed of its implementation devoted to the determination of the minimum wage and structure and scale of wages. This Thesis used normative empiric research method in examining the aspects of wage protection in the articles on Government Regulation no. 78 of 2015 and the application of the provisions of the formula of minimum wage determination and wage scale structure. The result of the research showed that Government Regulation number 78 Year 2015 has not been perfectly fulfilling the wage protection aspect of the workers and in its implementation has not been maximally implemented.