Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai lembaga baru yang belum pernah ada, dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh PPAT terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah yuridis normatif. Pasal 6 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain di bidang agraria karena telah melanggar syarat materiil dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagai lembaga baru yang belum pernah ada bertentangan dengan konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, jalan keluar bagi PPAT dalam melakukan pembuatan akta pemindahan hak tersebut adalah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Terhadap Peraturan tersebut agar diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, PPAT harus lebih berhati-hati dan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan di bidang terkait dan peraturan jabatannya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengembang untuk mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai.

---

On September 2016, the Government issued the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan ATR Regulation Number 29 of 2016 which regulates the transfer of rights procedure by foreigner. This Thesis discusses the adjustment of the transfer of Ownership Rights and Rights to Build procedure by foreigner as regulated in Article 6 paragraph 1 to regulated provisions in The Basic Agrarian Law BAL , the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' in Article 6 paragraph 2 as a new ownership concept that has never been existed, and solution shall be taken by Land Deed Officer as regulated in Article 6. The research method used in this Thesis is normative juridical. Whereas Article 6 is not in accordance with the provisions of BAL and other implemented and related agrarian legislations for violating the material provision in transfer of rights, the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' as a new rumah susun ownership concept which has never been existed is illegitimate because it is contrary to the concept of the Ownership of a Unit of Rumah Susun, the solution for the Land Deed Officer is to keep referring to the related and implemented regulations of his position. A judicial review should be submitted to the Supreme Court, Land Deed officer should still put forward the regulations in related fields, Government should conduct socialization to property developer companies to build rumah susun on Rights to Use over States rsquo Land.