Dalam praktek, keabsahan pencabutan kuasa secara sepihak memberikan ketidakpastian hukum di antara para pihak, terutama pihak penerima kuasa. Hal ini terjadi dalam kasus Nyonya HAIM yang menggugat PT MB, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penenaman modal asing, atas pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak oleh PT MB selaku pemberi kuasa terhadap Nyonya HAIM selaku penerima kuasa. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber data utama. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif sesuai dengan pembahasan penulis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak dalam perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing dilihat dari sudut perjanjian berdasarkan Pasal 1814 KUHPerdata adalah sah, akan tetapi dalam kasus ini Akta Kuasa Direksi yang dicabut adalah cacat hukum karena isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebabkan Akta Kuasa Direksi tersebut batal demi hukum, maka oleh undang-undang tindakan hukum tersebut sejak semula diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Hal tersebut menyebabkan pencabutan atas Akta Kuasa Direksi tidak sah. Mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1675 K/Pdt/2012 yang menyatakan gugatan Nyonya HAIM tidak dapat diterima telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari faktafakta hukum yang ada dalam putusan tersebut. Notaris harus memahami karakteristik dari berbagai macam jenis pemberian kuasa agar akta yang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak merugikan kepentingan pihak manapun.

---

In practice, the legitimacy of the unilateral revocation gives legal uncertainty among the parties, especially the proxy. This happened in the case of Mrs. HAIM who sued PT MB, a limited company established based on foreign investment, upon the unilaterally power of attorney of the Board of Directors revocation by PT MB as the authorizer to Mrs. HAIM as the proxy. This research is treated with normative judicial approach focusing on analysis on secondary data as the main source. The type of this research is analytical description by describing the applied regulations connected to legal theories and the practices of positive law. The data are analyzed with qualitative judicial approach. The results show that based on unilaterally Power of Attorney of the Board of Directors revocation in limited company established based on foreign investment seen from the point of agreement based on Article 1814 Indonesian Civil Code is valid, but in this case the revoked Power of Attorney of the Board of Directors is legal defect because its contents are contradictory to Law Number 40 Year 2007 which causes the Power of Attorney of the Board of Directors to be void by law, thus the law act was initially sanctioned with no legal effect. This resulted the revocation of the Power of Attorney of the Board of Directors being invalid. Regarding the basis of judges 39 s consideration in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1675 K Pdt 2012 stating that Mrs. HAIM 39 s claim is unacceptable is in accordance with applicable laws and regulations in view of the legal facts contained in the decision. Notary must understand the characteristics of various types of authorization so that the deed is not contrary to the laws and regulations and has perfect proof so as not to harm the interests of any party.