ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus akta pengakuan hutang perorangan dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu dan sanksi serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta pengakuan hutang perorangan dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Metode penelitian yuridis-normatif, dengan data utama data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tiplologi bersifat deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu berakibat hukum akta pengakuan hutang perorangannya tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun jaminannya batal demi hukum. Karena dalam kasus ini Notaris atau terlapor tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan dua orang saksi, maka berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 16 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta pengakuan hutang perorangan dalam kasus ini hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak ada kewajiban Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam akta yang dibuat dihadapannya. Pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris/PPAT dalam kasus ini terlalu ringan dan Notaris/PPAT yang bersangkutan karena merupakan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka ia tetap wajib melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the case of deed of individual acknowledgment of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty. The problem in this thesis is how is the legal consequences of deed of individual acknowledgement of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty and also sanction and liabilities of Notary who made that deed. Jurudical normative research method, with the main data is secondary data obtained from library materials and analytical descriptive typology. The conclusion of these problems are the deed of individual acknowledgement of debt made using the warranty of a fake land certificate is still legally valid and binding on both parties who made the deed, but the warranty is null and void. Because in this case the Notary or the reported party didn rsquo t read the deed in front of the parties and two witnesses, so in accordance with Article 41 and Article 16 paragraph 9 of Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion, the deed of individual acknowledgement of debt in this case only has the strenght of evidence as deed under the hand. In Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion and Notary rsquo s code of ethics, there is no obligation for Notary to check the validity of the land ceritificate that become warranty in the deed that made in front of him. The sanction in this case which is written warning is too light and Notary Land deed officials in this case because he is Notary and also a land deed officials, so he still obliged to check the validity of the land certificate.