ABSTRAK Peristiwa kematian seseorang berakibat timbulnya peristiwa kewarisan terhadap ahli warisnya. Penyelesaian kasus kewarisan terhadap pewaris yang beragama Islam biasanya diselesaikan menurut hukum kewarisan Islam yang jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan diselesaikan melalui lembaga peradilan agama, termasuk Mahkamah Syar rsquo;iyah di dalamnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian kasus putusan kewarisan Islam Mahkamah Syar rsquo;iyah Banda Aceh Nomor 229/Pdt.G/2013/MS.Bna dalam perspektif sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia? dan bagaimana peran notaris terhadap kasus kewarisan ini guna mencegah terjadinya sengketa di antara para ahli waris? Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif. Permasalahan timbul ketika hakim hanya memutus dengan global dan tidak terperinci ke ahli waris yang masih hidup. Sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan notaris sendiri dalam kasus ini adalah membuat surat keterangan waris yang belum mempunyai landasan hukum yang kuat dan bersifat akta dibawah tangan. Oleh karena itu Penulis memberikan saran bahwa membuat akta partij yang memuat keterangan dari para penghadap dan ditutup dengan kesimpulan dari notaris dengan hak waris sehingga akta tersebut berbentuk akta otentik dan kewenangan tersebut harus dituangkan dalam UUJN.

---

ABSTRACT The event of a person rsquo s death resulted the inheritance event. The settlement of inheritance cases to Muslim heirs usually settled according to the law of Islamic heritage, which shall be settled through amicably settlement or though religious court, including Mahkamah Syar rsquo iyah. The main problem in this research is how to solve the case of Islamic heritage decision of Mahkamah Syar 39 iyah Banda Aceh Number 229 Pdt.G 2013 MS.Bna in perspective of Islamic inheritance system applicable in Indonesia and what is the role of the notary to this inheritance case to prevent the occurrence of disputes among the heirs The research method used by the author is the normative juridical. Problems arise when judges only break with the global and not detailed to the surviving heirs. So to solve it required the role of a notary as a public official authorized to make an authentic deed. The authority of the notary himself in this case is to make a certificate of inheritance which has not had a strong and deed legal basis under the hand. The authors therefore advise that the making of a partial deed containing the information of the constituents and concluding with the conclusion of the notary with the right of inheritance so that the deed is in the form of an authentic deed and the authority shall be set forth in the UUJN.