ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memerlukan perlindungan hukum di dalam menjalankan jabatannya. Salah satu wujud perlindungan yang diberikan oleh negara ialah dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisis bahan pustaka yang berhubungan dengan substansi penelitian. Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analisis yang berguna untuk mengambil masalah yang diteliti dan hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Jenis data yang dipakai dalam tesis ini ialah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan juga memerlukan penjelasan dari narasumber dari akademisi maupun praktisi di bidang terkait. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini ialah studi dokumen atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris, belum gugur hak menuntut, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta atau adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal antidatum . Menurut Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris apabila seorang notaris berstatus tersangka tetapi belum memperoleh putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap notaris tersebut masih berwenang membuat akta tetapi hal tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan jika notaris berstatus tersangka dan ditahan untuk sementara waktu sebaiknya notaris tersebut tidak berwenang membuat akta. Jika notaris tersebut dijadikan saksi maka notaris hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Menurut Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XII/2014 perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam kasus pidana hanyalah apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ingin memanggil notaris ke dalam persidangan harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.Kata kunci: perlindungan terhadap notaris, peran majelis kehormatan notaris.

---

ABSTRACT
Notary as a public official appointed by the state requires legal protection in the conduct of his her position. One of the forms of protection afforded by the state is by establishing the Honorary Council of Notaries. The form of research conducted in the writing of this thesis is law juridical normative research that is research by analyzing library materials related to research substance. The type of research in this thesis is a descriptive analysis that is useful to take the problem under study and the results of this study are then processed and analyzed to take conclusions. The type of data used in this thesis is secondary data obtained from the literature and also requires explanation from resource persons from academics and practitioners in related fields. The data collection tool used in this thesis is document study of secondary data. The result of this research is that the granting of consent to the investigator, public prosecutor or judge for the sake of the judicial process in the notarial calling, is done in the case of the alleged offense related to the Minutes of Notarial deed and or Notary 39 s Notaries, , The denial of the signature of one or more parties, the alleged deduction or addition to the Minutes of Deed or the alleged notary of the antidatum. According to Articles 12 and 13 of Law Number 2 Year 2014 concerning Notary Publication if a notary is a suspect status but has not yet obtained a court decision of a legal nature, the notary still has the authority to make a deed but it should not be executed if the notary is a suspect and is temporarily detained Time should the notary is not authorized to make deed. If the notary is made a witness then the notary is present to give testimony with the approval of the Notary Public Honor Council because in a criminal case sought is material truth. According to the Constitutional Court number 72 PUU XII 2014 the legal protection granted to a notary in a criminal case is only in the interest of the judicial process, the investigator, the public prosecutor or the judge wishing to call the notary to the proceeding with the approval of the Notary Honorary Board