ABSTRAK
Tesis ini menganalisis ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PM ESDM No. 28 Tahun 2009 terutama terkait keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain Asing yang masih dilakukan setelah berakhirnya masa transisi dalam PM ESDM No. 28 Tahun 2009 dan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan ACIA dan BIT Indonesia-Singapura serta UU No. 25 Tahun 2007. Kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional memberikan efek terhadap ketidakpastian penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain serta komitmen Pemerintah Indonesia atas prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yaitu ACIA dan BIT Indonesia-Singapura. Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis melalui metode penelitian hukum normatif mengkaji keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain oleh Pemegang PKP2B sebagaimana dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung Queensland QSC 332 Tahun 2013, dan keselarasan ketentuan kewajiban tersebut dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yang telah dilakukan sejak sebelum berlakunya PM ESDM No. 28 Tahun 2009 tetap sah, dan ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional memiliki potensi pertentangan dengan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan. Sehingga penulis menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Lokal atau Nasional.

---

ABSTRACT
This paper analyses on provisions of the mandatory use of Local or National Mining Services Company in Indonesia as required by Law No. 4 Year 2009 and the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009, particularly on validity of using the Other Foreign Mining Services Company which is being engaged upon end of transition period provided in the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009, and national treatment principle provided in relevant international agreements ACIA and BIT Indonesia Singapore as well as Law No. 25 Year 2007. The mandatory use of the Local or National Mining Services Company affects to certainty of using the Other Mining Service Company and national treatment commitment of the Indonesian Government in relevant international agreements ACIA and BIT Indonesia Singapore . In respect with such issues, the writer by using normative legal research analyse validity of using the Foreign Mining Services Company by the CCoW Holder as elaborated in the Supreme Court of Queensland Decision 332 of 2013, and conformity between such mandatory provisions and the Indonesian Government commitment on national treatment provided in relevant international agreements. According to this research, the writer concludes that the use of Other Mining Service Company which has been done as of the entry into force of the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009 is still valid, and provisions on the mandatory use of the Local or National Mining Service Company potentially conflicts with national treatment principle stipulated under relevant international agreements. Therefore, the writer recommends the Indonesian Government to review provisions on the mandatory use of Local or National Mining Services Company.