ABSTRAK
Hubungan industrial tidak dapat dipisahkan dari konflik antar perusahaan dengan pekerja. Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan jumlah perselisihan hubungan industrial yang tinggi membutuhkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang memenuhi aspek cepat, tepat, adil dan murah. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pelaksanaannya penyelesaian perselisihan masih menemui hambatan terutama dirasakan oleh perusahaan dan pekerja. Hambatan tersebut diantaranya waktu yang lama dan biaya yang mahal. Skripsi ini membahas bagaimana penyelesaian perselisihan sebaiknya dilakukan untuk menjaga hubungan kerja di perusahaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian perselisihan secara musyawarah melalui mediasi dianggap lebih baik. Mediasi di Kabupaten Bogor dapat memenuhi aspek cepat, tepat, adil dan murah dalam penyelesaian perselisihan di Kabupaten Bogor. Akan tetapi, Dinas Kabupaten Bogor mediasi masih menemui kendala pada jumlah mediator dan kualitas mediator.

---

ABSTRACT
Industrial Relation cannot be separated from the conflict between the company and workers. Bogor Regency as a region with a number of industrial relations disputes that require high dispute resolution mechanism that meet the aspects of fast, right, fair and cheap. The esolution of disputes over industrial relation listed in Undang Undang No. 2 of 2004 about Industrial Relation Dispute Resolution. Implementation of dispute resolution still find obstacles especially felt by the company and workers. These obstacles such as a long time and expensive cost. This research discusses how to disputes resolution should be done to maintain a working relation in the company. This research done with qualitative approach. The results of the study showed the resolution of disputes in consultation through mediation is considered better. Mediation in Bogor Regency can meet fast, right, fair and cheap aspects of dispute resolution in Bogor Regency. However, Bogor Regency office mediation still meet constraint on the number of mediator and the quality of the mediator.