ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi penerimaan negara dari sektor perikanan yang terbesar di dunia. Namun, sektor perikanan khususnya industri pengolahan ikan masih mengalami berbagai permasalahan dlam perkembangannya. Perkembangan sektor perikanan Indonesia dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan fiskal diantaranya kebijakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perikanan oleh industri pengolahan ikan dan implikasinya terhadap industri pengolahan ikan sesuai dengan PMK 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 huruf i. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat permasalahan implementasi terkait pembebanan PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perikanan. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah tidak tercapainya tujuan pemungutan PPh Pasal 22 aas pembelian hasil perikanan dan menambah biaya industri pengolahan ikan

---

ABSTRACT
Indonesia is one of the countries with the great potential revenue from fisheries sector in the world. However, the fishery sector, especially the fish processing industry is still experiencing various problems in its development. The development of Indonesia 39 s fishery sector is influenced by fiscal policy, among others tax policy. This study aims to analyze the implementation of the collection of Article 22 Income Tax on the purchase of fishery products by the fish processing industry and its implications on the fish processing industry in accordance with the PMK 16 PMK.010 2016 Article 1 paragraph 1 letter i. This research is a qualitative research using in depth interview technique with descriptive purpose. The results of this study show that there are implementation issues related to the imposition of Article 22 Income Tax on the purchase of fishery products. The implications of this policy are not achieving the purpose of collection of Income Tax Article 22 on the purchase of fishery products and increase the cost of taxation of the fish processing industry.