ABSTRAK
Kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata. Pengambilan kebijakan fiskal juga ditentukan oleh institusi politik dan aktor-aktor politik yang memiliki orientasi politik dengan motif beragam. Studi ini melihat determinan institusi politik kebijakan fiskal di negara ASEAN-5 dan Asia Timur pada tahun 2000-2015. Institusi politik yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah Fragmentasi atau kompetisi politik, lama waktu berdemokrasi, sistem pemerintahan, ideologi, dan waktu pemilihan umum. Sedangkan, kebijakan fiskal mencakup defisit anggaran, penerimaan pajak, belanja pemerintah, serta anggaran barang publik, yaitu anggaran kesehatan dan pertahanan. Dengan menggunakan estimasi Generalized Method of Moment, studi ini menemukan adanya pengaruh institusi politik terhadap berbagai indikator kebijakan fiskal. Dari hasil penilitian ini, penulis memberikan rekomendasi kebijakan untuk membangun institusi politik yang lebih sehat dan berkualitas karena memiliki pengaruh pada kebijakan fiskal. Negara perlu membuat regulasi agar fragmentasi politik mencapai tingkat yang seimbang antara tekanan dari kelompok kepentingan dan tujuan kebijakan fiskal.

---

ABSTRACT
Fiscal policy is not only determined by economic factors. Decisions on fiscal policy are influenced to some extent by political actors who have certainly political orientations. This study tries to find the effect of determinants of political institutions on fiscal policy in ASEAN 5 and East Asian countries in year 2000 2015. In this study, variables of political institutions consist of political fragmentation, years of democracy, system of government, ideology, and election time. While the variables of fiscal policy cover budget deficits, tax revenues, government spending, public goods spending for health and defense. Using Generalized Method of Moment estimation, this study shows that determinants of political institution affect various fiscal policies. Based on the results of this study, the author formulates some policy recommendations to develop healthy and quality political institutions. The state should create regulations on political fragmentation to balance the influence and pressure of political interest groups and fiscal policy objectives.