Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan suatu perjanjian kredit utang luarnegeri apabila terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan lalu lintas devisaperjanjian utang luar negeri kepada Bank Indonesia. Saat ini terdapat beberapaputusan pengadilan di Indonesia yang tidak konsisten terkait dengan kewajibanpelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utang luar negeri sehingga hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perjanjian kredit utang luar negeriyang tidak dilaporkan ke Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.2958K/Pdt/1983 yang menjadikan perjanjian batal demi hukum, kemudian PutusanMahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusan Mahkamah Agung No.191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian kredit utang luar negeri tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesiadan Putsusan Mahkamah Agung No.2826K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yangmenyatakan perjanjian kredit tidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakansanksi administratif saja. Penelitian ini bersifat normaitf yuridis.Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kewajiban pelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri seharusnya tidak memiliki akibat hukum terhadap perjanjian kredit itusendiri melainkan hanya berakibat dikenakannya sanksi administratif oleh BankIndonesia. Artinya, perjanjian kredit itu tetap sah dan mengikat para pihak. Denganbegitu, putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian kredit utang luar negeriyaitu putusan Mahkamah Agung No. 2958K/Pdt/1983 yang menyatakan perjanjianbatal demi hukum, putusan Mahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusanMahkamah Agung No. 191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesia yaitu adalah tidak tepat. Seharusnyaterhadap kelalaian penyampaian laporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri adalah mengikuti putusan Mahkamah Agung No. 2826K/Pdt/1984 danputusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yang menyatakan perjanjian kredittidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakan sanksi administratif saja sesuaidengan hukum positif di Indonesia.

---

This thesis discusses how the validity of an offshore loan agreement in case ofnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia. As,There are currently inconsistent judicial decrees in Indonesia about submitting theoffshore loan agreement report to Bank Indonesia. That matters, issued legaluncertainty over submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia..the court 39 s decree to make the offshore loan agreement became null and void in theSupreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the court decision making theagreement has no legal force against the Indonesian debtor namely SupremeCourt`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decree No.191K Pdt 2011. Yet, the Supeme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 states that the offshore loan agreement itselfhas no legal consequences and is only subject to administrative sanctions only. This thesis using normative juridis method.The results of the study indicate that offshoreloan agreement reporting obligations should not have any legal consequences onthe agreement itself but only result in the imposition of administrative sanction byBank Indonesia. This means that the agreement remains valid and binding on theparties. Therefore, the court 39 s decree to make the offshore loan agreement becamenull and void in the Supreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the courtdecision making the agreement has no legal force against the Indonesian debtornamely Supreme Court`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decreeNo. 191K Pdt 2011 is not correct by the Law. The legal consequences in the eventnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesiashould follow the Supreme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 which states that the offshore loan agreementitself has no legal consequences and is only subject to administrative sanctions onlycorresponding to Indonesian Law.