ABSTRAK
Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan SIMPEG pada Kantor Imigrasi Depok. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan SIMPEG yang ada pada Kantor Imigrasi Depok dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam.Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum diterapkan dengan maksimal oleh Kantor Imigrasi Depok. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Kementrian Hukum dan HAM dan Kantor Imigrasi Depok. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

ABSTRAK
This research examines the implementation application of SIMPEG policy at Depok Immigration Office. As a public policy, the existing SIMPEG policy at Depok Immigration Office is implemented by taking into account certain dimensions specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. The four elements are Communication, Resources, Dispositions and Bureaucracy Structure. Post positivis approach was used in this data was collected from in depth interview.Research shows that in general the four dimensions theory bt Edwards III has not been applied maximally by the Depok Immigration Office. That is, the four elements of Edwards III can not be met by the Ministry of Justice and Human Rights and Depok Immigration Office. In terms of communication still to be improved, resources are still inadequate as well as disposition must still be changed to support policy, while from the side of bureaucracy also there must be improvement.