ABSTRAK
Gugatan Perwakilan Kelompok adalah salah satu hak gugat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia memiliki mekanisme penentuan anggota kelompok yaitu Pernyataan Keluar, yang nantinya berimbas pada proses pendistribusian ganti rugi setelah gugatan dikabulkan. Berdasarkan hubungan tersebut, Penulis mencoba mengkaji masalah yang ada di Indonesia, baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya. Kemudian dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan Gugatan Perwakilan Kelompok sejak lama. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, melalui wawancara kepada narasumber dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRAK
Class Actions is one of the legal standing stipulated in Law of Environmental Protection and Management No. 32 of 2009 to settle environmental disputes. Class Actions in Indonesia has opt out mechanism to determine its members, which in turn affects the process of settlement distribution after the verdict. Based on that connection, the Author tries to analyze the problems in Indonesia, in its regulations as well as the implementation. Then a comparison is made with other countries which has implemented Class Actions for longer period. This research is juridical normative, conducted through interview with a source and document study to depict the problems researched therein.