ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan diversi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, dilihat dari ketentuan perundang-undangan tentang narkotika dan sistem peradilan pidana anak, serta beberapa putusan hakim yang mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan narkotika di Indonesia memberikan kesempatan kecil bagi anak yang ingin diupayakan diversi, yaitu hanya anak yang didakwa sebagai penyalah guna narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ketentuan diversi di Indonesia juga memberikan peluang bagi anak yang didakwa lebih dari satu. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan didakwa lebih dari satu dapat diupayakan diversi apabila salah satu dakwaannya adalah penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, pengupayaan diversi pada tahapan persidangan oleh hakim dinilai cukup baik, namun masih ada yang tidak mengupayakannya walaupun dari ketentuannya dimungkinkan untuk diupayakan diversi. Alasan dibalik itu adalah dampak dari tindak pidana narkotika yang dapat merusak generasi muda di Indonesia. Beberapa remaja juga didapat melakukan peredaran narkoba yang dianggap sebagai tindak pidana berat, membuat pengupayaan diversi bagi anak sangat sulit dilakukan oleh hakim.

---

ABSTRACT
The aims of this study is to find out the usage possibility of diversionary programmes for juveniles who involved in illegal drug dealing and drug misuses, from Indonesian drugs law and juvenile justice system. This thesis also look up to some court verdicts which dealing with juvenile who involved in illegal drug dealing and drug misuses, to find out the judges rsquo view on drugs issues in juveniles. The results of this study indicate that the provision of narcotics in Indonesia provides a small opportunity for children who want to be diverted from court procedures, that is, only the juvenile who conduct drug abuse, as in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, the provision of diversion in Indonesia also provides an opportunity for juveniles who are charged more than one. Article 3 of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning for the Diversionary Programme Guidelines in the Juvenile Justice System stated that any juveniles who involved in narcotics crimes and charged with more than one, can be attempted to be diverted as long as one of its indictment is an abuse of drugs, as stated in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The diversionary attempts at the trial stage by the judge are good enough, but some still do not seek it even if it is possible to be diverted. Reasons behind it are drug offences has a devastating impact on the younger generation in Indonesia. Some juveniles are also attempt drug trafficking, which is considered by authorities as a serious criminal offense, making judges difficult to attempt a diversion for the juveniles.