ABSTRAK
Pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan prinsip vicarious liability diatur di dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini digunakan apabila perbuatan melawan hukum terjadi dalam lingkup hubungan antara majikan sebagai pemberi pekerjaan dan bawahan sebagai penerima pekerjaan. Dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen prinsip vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat saja digunakan karena, di dalam hukum perlindungan konsumen dipakai juga aspek-aspek dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat perdata. Bahkan tidak tertutup juga terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta No. 001/A/BPSK-DKI/IV/2013 yang berkaitan dengan penerapan unsur perbuatan melawan hukum dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tepat atau belum. Serta melihat apakah para pihak yang bersengketa telah melanggar hak dan kewajiban sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

---

ABSTRACT
The responsibility of business actors based on the principle of vicarious liability is regulated in Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. This article is used when unlawful acts occur within the scope of the relationship between the employer and the employee as the recipient of the work. In relation to consumer protection law the principle of vicarious liability as regulated in Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata can be used, because under consumer protection law, the aspects of civil law provisions are also used. Not even closed to the provisions of the laws and regulations that are criminal. The author conducted an analysis of the decision of DKI Jakarta Consumer Dispute Settlement number 001/A/BPSK-DKI/IV/2013 relating to the application of elements of unlawful acts and Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata are appropriate or not, and see if the parties to the dispute have violated the rights and obligations as set forth in Law number 8 year 1999 about consumer protection.