ABSTRAK
Penggabungan PT Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama Persero yang dilaksanakan berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebijakan pemerintah dalam peta jalan pembentukkan Perusahaan Reasuransi Nasional Giant Re . Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri yang besar agar dapat menjaminkan ulang risiko dari perusahaan-perusahaan asuransi dalam negeri. Dengan demikian, defisit neraca pembayaran yang dialami negara akibat pertanggungan ulang risiko oleh perusahaan reasuransi luar negeri atas risiko perusahaan asuransi dalam negeri diharapkan dapat teratasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Mengapa penggabungan perusahaan perasuransian harus melalui izin OJK dan mengapa perusahaan berstatus BUMN mendapat perlakuan yang berbeda? 2. Bagaimana pengaturan dan prosedur penggabungan perusahaan perasuransian sebelum dan sesudah POJK Nomor 67 Tahun 2016? 3. Apakah pelaksanaan penggabungan perusahaan reasuransi PT. Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT. Reasuransi Indonesia Utama Persero telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penggabungan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Penulis menyarankan agar ketentuan mengenai RUPS terkhusus dalam rencana penggabungan BUMN dapat dikaji ulang manfaat dan kegunaannya.

---

ABSTRACT
The merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero , permitted by Financial Services Authority of Indonesia OJK , is a part of government rsquo s plan called Road Map to The Establishment of Reinsurance National Company Giant Re . The purpose of the plan is to increase domestic reinsurance capacity in order to re guarantee the risks from domestic insurance companies rsquo premium. By the time domestic reinsurance capacity increased, government is expecting that the premium payment deficit problems are solved. According to those facts, the author formulated and discussed the following problems 1. Why the merger of insurance companies are required to ask a permission from Financial Services Authority of Indonesia OJK and why the merger between state company and non state company are allowed 2. How the insurance regulation set the rules of merger between insurance companies before and after Financial Services Authority Acts 67 2016 3. Is the merger execution between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero well suited the law of insurance and law of state company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology. At conclusion, the merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero is well executed according to the Insurance Acts 2014 and State Company Acts 2003. However, the author suggests that government need to reformulate the regulation about general meeting of shareholders in order to approve the merger plan between state companies.