Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum dan sistem pelaksanaan terapis wicara di institusi pemerintahan yang berbeda. Penulis melakukan studi perbandingan sistem terapis wicara di Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara. Perbandingan penerapan sistem terapis wicara disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbandingan sistem terapi wicara di Rumah Sakit Bayukarta dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara. Perbandingan di mulai dari sistem penerimaan terapis wicara, informed consent dan rekam medis dalam terapi wicara, tahapan pelayanan terapi wicara, hak dan kewajiban terapis wicara dan hubungan tanggung jawab terapis wicara dengan Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati. Penelitian ini menyarankan institusi kesehatan dan institusi sosial untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait pelayanan terapi wicara, karena terapi wicara merupakan hal penting dalam perkembangan diri dan pendidikan seseorang. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat untuk memahami perbandingan pelayanan terapi wicara di rumah sakit dan panti sosial. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan terkait rehabilitasi medik di rumah sakit dan pelayanan terapi wicara di panti sosial.

---

This Research is about application of law and implementation systems of speech therapist in different governmental institutions. The author conducted comparative studies about speech therapist in Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes. Comparison of the speech therapist's application system is adjusted to Act of Republic Indonesia Number 44 Year 2009 about Hospital, Regulation Ministry of Health Indonesia Number 24 Year 2013 about Work Organizing and Speech Therapist's Practice, and Regulation Ministry of Health Indonesia Number 81 Year 2014 about Speech Therapy Service Standards. This research methods is a descriptive normative juridical.

The result of this research shows the comparison of speech therapist system in Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes. Comparison starts from speech therapist's acceptance system, informed consent and medical record in speech therapy, stages of speech therapy services, rights and obligations of speech therapist, correlation speech therapist's responsibilities with Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes.

This research suggest health institutions and social institutions to conduct sozialitation for the community about speech therapy service, because speech therapy is an important thing in self development and education. Socialization conducted by the government can help people to understand the comparison of speech therapy services in hospitals and social homes. From the result of this research can be improvement and development for medical rehabilitation services in hospital and speech therapy in social homes.