ABSTRAK
Pemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasikebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atasberbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diIndonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatankesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasikebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayahseringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktifatau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untukmenggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketigafaktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru.Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasiimplementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasipemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan denganmenggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yangterkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dandengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship).Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukurberdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yangmendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasispartisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal;kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaianhasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksanasecara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkanuntuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumberkeuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruhpositif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerahotonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensidan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaiandan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasidiwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan olehinstansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintahdaerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yangmewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaianyang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasiskinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugaspemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembagasecara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagaiperekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciridemokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yangdimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkanhati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunandaerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktorkebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilaiprobabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaanyang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data.Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam modelimplementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan,model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama"dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksimodel deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tigadimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensimodel implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politikdan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteksimplementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasipendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruhkebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan padapemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konseppemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan.Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperolehhasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilanpenyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastrukturyang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah.Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yangdipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur(organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannyaadalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agarsinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyatmiskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanyauntuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.

---

ABSTRACT
"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend thatconveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it alsoanswered various problems appeared in administering the local government inIndonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause,which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles setto emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif ofRegional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives ormerely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factorof policy, organization, and environment on successful in administering the newregional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation onstructural relation between said three determined factors and its influence onsuccessful to oversee the new regional government.This study conducted based on quantitative analysis method and designevaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee inthe organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Datagathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview.Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) andavailed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument.Successful administering the new regional autonomy government measuredby completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representativeinstitution in support to establish democracy climate and lessons learnt society basedon civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair,institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervisionand monitoring as a base tool to assess regional development, management forpublic service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable,competent personnel to support the administer local government, and availabilityfunding for regional development.Policy, organization, and environment to implement the policy have beenpositively influenced and significant on successful overseeing new autonomy ofregional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy,consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing andadjustment that occurred through implementation of the policy. In addition,organization represented by main task and clear function to be implemented byregional government institution; intra activity and inter unit organization of localgovernment coordinated and synchronized between another. Availability oforganization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnelsystem based on competencies; compensation system based on performance andavailability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover,environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal andvertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of localgovernment. Local political aspect characterized by democratize based on civilparticipation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally,modeling equation relationship between factor policy, organization, and environmentand its influence on successful managing new autonomy local government has shownprobability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were nosignificant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrixdata.Theoretical implication from the research strengthened combination elementin model implementation policy as political and administration process, relevancemodel, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility ofnew dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy thatapparently strengthening the descriptive model determined system as a result ofimplementation policy findings. Three dimension in system model determining policyimplementation complemented on current model implementation policy, especiallypolitical and administration process model that only covered the dimension of policycontent and dimension of policy context. Methodologically, this research supportedrelevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policyinfluence, organization, and environment for successful administering new autonomyregional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment ofprerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept ofentrepreneurial government based on institutional innovation.Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained theresult of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successfuladministering regional autonomy government supported by conducive infrastructurefor policy implementation in regional government context. Implication of the policythat policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect thatpemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regionalautonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasingposition for certain parties in the region.