ABSTRAK
Artikel ini dilatarbelakangi pergeseran paham keagamaan Arab Saudi yang eksklusif menjadi inklusif. Artikel ini menganalisis paradoksi konsep keagaamaan seperti bid'ah, ibadah, dan amar ma'ruf nahi munkar dengan teori kebahaasaan. Pergeseran ini terjadi disebabkan visi 2030-nya yang menuntut iklim investasi kondusif atau dari awal paham ini bermasalah; diantaranya kontroversi dari sisi bahasa, serta puritansi interpretasi. Metode yang digunakan deskritif analitik dengan kecenderungan kualitatif. Sumber data dari keputusan Raja Salman dan Putra Mahkotanya serta fatwa lembaga Ulama Arab Saudi. Diantara produk paham keagamaan yang baru Saudi adalah diperbolehkannya perempuan mengemudi, wanita bekerja, perempuan dalam ranah pendidikan, sosial politik, dan budaya. Analisis menyimpulkan bahwa pergeseran ini terjadi karena deresnya kritikan terhadap fatwa karena lompatan interpretasi kebahasaan yang menjadikan Arab Saudi kurang diterima di dunia Islam sebagai sebuah negara dominan dari sisi politik dan ekonomi.

---

ABSTRACT
This article is motivated by an exclusive Saudi Arabia religious shift being inclusive. This article analyzes the paradoxy of religious concepts such as bid'ah, worship, and amar ma'ruf nahi munkar with the theory of language. This shift occurred because of his 2030 vision that demanded a conducive investment climate or from the beginning this understanding was problematic; such as language controversy, and interpretation puritansi. The method used is analytic descriptive with qualitative tendency. Sources of data from the decisions of King Salman and his Crown Prince and the fatwa of Saudi Arabia's Ulema Council. Among Saudi's new religious beliefs is the permissibility of women driving, working women, women in education, socio-political, and cultural spheres. The analysis concludes that this shift is due to the censure of criticism of the fatwa because of the linguistic interpretation leap that makes Saudi Arabia less acceptable in the Islamic world as a dominant country from the political and economic side.