ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah menimbulkan ketidaksepadanan antara peraturan pajak dengan kegiatan ekonomi yang semakin mengarah pada digitalisasi. Ketidaksepadanan tersebut salah satunya terdapat pada ketentuan Bentuk Usaha Tetap BUT yang banyak memberikan celah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, salah satunya penyedia layanan berbasis internet over the top asing di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia layanan tersebut dapat memperoleh penghasilan yang cukup signifikan dari pelanggannya di Indonesia tanpa melalui kehadiran fisik yang memenuhi kriteria BUT berdasarkan ketentuan domestik ataupun tax treaty. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan domestik yang mengatur tentang perizinan bagi penyedia layanan berbasis internet asing apabila ingin menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Sementara berdasarkan rekomendasi BEPS, upaya pemajakan penyedia layanan berbasis internet asing dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama adalah dengan memperluas definisi BUT berdasarkan kehadiran ekonomi yang signifikan dan melakukan amandemen pasal pengecualian BUT melalui multilateral instrument. Pendekatan yang kedua yaitu dengan mempertimbangkan pengadopsian jenis pungutan baru seperti equalisation levy.

---

ABSTRAKThe rapid development of information and communication technology has created a mismatch between tax regulations and economic activities that are increasingly leading to digitalization. One such mismatch is found in the provisions of Permanent Establishment PE which provides many tax gap by multinational enterprises, especially foreign internet based service providers over the top in Indonesia. This research was conducted with qualitative approach through in depth interview and literature study. The results of this study indicate that the service provider can earn significant income from its customers in Indonesia without maintaining a physical presence that meets PE criteria based on domestic or tax treaty provisions. The solution to solve such problems can be done through the issuance of domestic regulations governing licensing for foreign internet based service providers if they want to run their business activities in Indonesia. While based on the BEPS recommendation, solution to taxing internet based service providers can be done through two approaches. The first is to expand the definition of PE based on a significant economic presence and to amend the PE exemption provision through multilateral instruments. The second approach is to consider the adoption of new types of levies such as equalisation levy.