Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang akan timbul dari implementasi Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI yang diadopsi oleh Indonesia terhadap bilateral tax treaty yang sudah ditandatangani negara treaty partner dan faktor penyebab tertundanya penerapan Multilateral Instrument on Tax Treaty dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan literatur, studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari implementasi MLI yang diadopsi Indonesia terhadap bilateral tax treaty adalah memodifikasi treaty-treaty yang sudah lama, baik itu mengubah, menambahkan klausul-klausul yang ada dalam MLI ke dalam bilateral tax treaty. Faktor-faktor penyebab tertundanya MLI adalah adalah proses ratifikasi perjanjian internasional tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat ini proses ratifikasi sedang berlangsung, pemerintah yaitu DJP dan BKF sudah menyiapkan draft Peraturan Presiden dan Surat Edaran sebagai pemberitahuan bahwa suatu treaty telah dimodifikasi. Karena fokus pemerintah saat ini adalah pendapatan, maka pemerintah berharap MLI akan memberikan manfaat untuk Indonesia.

---

This thesis aims to analyze the impact that will arise from the implementation of Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty signed by country treaty partner and the factors why the Multilateral Instrument on Tax Treaty is not immediately applied in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and literature, field studies with in depth interviews to expert parties.

The results show that the impact of MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty is to amend modify old treaties, either change, add clauses in MLI. MLI is not immediately implemented in Indonesia is because to ratify international agreements it is not easy and takes a while.

Currently the ratification process is underway, the government of the DGT and BKF has prepared a draft of Presidential Regulation and Circular Letter as a notification that a treaty has been modified. Because the current government focus is income, the government hopes MLI will provide benefits for Indonesia.