ABSTRAKPemerintah Indonesia dewasa ini menunjukan fokus pembangunan pada infrastruktur dengan gencarnya proyek pembangunan infrastruktur dan berbagai langkah kebijakan terkait yang diambil. Berbagai studi empiris telah menjelaskan peranan penting infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga K/L yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan mendapatkan porsi alokasi belanja infrastruktur terbesar dalam APBN. Studi ini mencoba untuk melihat seperti apa peranan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR serta dampak yang timbul dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dari APBN terhadap perekonomian nasional. Studi ini menggunakan metode analisis input-output IO dengan menggunakan data Tabel IO Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2015. Hasil analisis menunjukan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR memiliki keterkaitan dengan sektor hulu yang lebih besar dibandingkan dengan sektor hilirnya. Selain itu, infrastruktur Kementerian PUPR memiliki potensi dampak ekonomi yang besar, baik terhadap penciptaan output, nilai tambah bruto NTB, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dapat diprioritaskan di Ditjen Perumahan untuk memaksimalkan peningkatan output dan pendapatan masyarakat, di Ditjen Bina Marga untuk memaksimalkan NTB, atau di Ditjen Cipta Karya untuk memaksimalkan peningkatan tenaga kerja.
ABSTRACTNowadays, Indonesian government shows the focus of development on infrastructure with massive infrastructure development projects and various related policy actions that taken. Empirical studies have explained the important role of infrastructure for economic development. Ministry of Public Works and Public Housing PUPR is one of the ministries agencies responsible for the provision of infrastructure with the largest portion of infrastructure spending allocations from the state budget. This study tries to see the roles of infrastructure within the scope of the PUPR ministry as well as the impact of infrastructure budget allocation of PUPR ministry from state budget on the national economy. This study uses input output analysis method with PUPR Ministry 39s Construction input output table data of 2015. The analysis shows that infrastructure under PUPR ministries has a higher linkage with upstream sector than the downstream sector. In addition, infrastructure under PUPR ministry has a large economic impact potential, whether the creation of output, gross value added GVA, society income, or employment. Infrastructure budget allocation of PUPR ministry can be prioritized at Directorate General of Housing to maximize the increase of output and income, at Directorate General of Highways to maximize the increase of GVA, or at Directorate General of Human Settlements to maximize the increase of employment.