"ABSTRAK
"Nama : Ni Made Chyntia Trisna Eva DewiNPM : 1406609053Program Studi : Ilmu HukumJudul : Kekuatan Mengikat Supporting Letter Surat Dukungan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau sebagai Kuasi Kontrak dan Perjanjian Studi Kasus antara PT MA Melawan PT SI Tulisan ini membahas kekuatan mengikat surat dukungan, apakah sebagai kuasi kontrak ataukah perjanjian. Untuk itu, perlu diketahui kaitan antara perjanjian dengan kuasi kontrak, kekuatan mengikat surat dukungan, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Supporting Letter sebagai kuasi kontrak dengan konsep/pengertian menurut teori dan hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Tipologi penelitiannya adalah deskriptif dan preskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kuasi kontrak merupakan varian atau bentuk khusus dari kontrak dan memiliki perbedaan dari segi prinsip umum, syarat, dan tuntutannya. Berdasarkan KUHPerdata, kuasi kontrak dapat dipersamakan dengan perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak diwajibkan. Perjanjian dan kuasi kontrak sama-sama merupakan sumber perikatan. Surat dukungan dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Surat dukungan dalam kasus ini tidak memenuhi ciri-ciri kuasi kontrak karena tidak memenuhi unsur perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak diwajibkan, melainkan dapat dikategorikan sebagai perjanjian. Perikatan yang lahir adalah perikatan dengan syarat tangguh. Syarat-syarat yang terkandung dalam surat dukungan ini tidak tergolong syarat yang dilarang. Dengan demikian, PT SI tidak dapat dikatakan wanprestasi karena prestasinya belum dapat ditagih. Kedepannya, pemberi dukungan yang ingin terikat secara hukum, sebaiknya membuat dukungan dalam bentuk perjanjian. Kata kunci: perjanjian, kuasi kontrak, surat dukungan, syarat tangguh, dan penafsiran perjanjian.

---

ABSTRACT
Name Ni Made Chyntia Trisna Eva DewiStudent Number 1406609053Program Legal StudiesTitle Legal Binding of Supporting Letter in Procurement of Goods and Services Reviewed as Quasi Contract and Agreement Case Study between PT MA Against PT SI This paper discusses legal binding of supporting letter, whether as an agreement or quasi contract. To answer this, it is necessary to know the relation between agreement with quasi contract, legal binding of supporting letter, and compliance of the Judges rsquo consideration that supporting letter as quasi contract with the concept definition according to theory and law. Types of legal research being used are normative, secondary data types with primary, secondary, and tertiary legal materials. Approaches being used are legal, conceptual, and case approach. Research typology are descriptive and prescriptive. Data collection tool being used is document study with qualitative data analysis method. The result is quasi contract is variant or special form of contract and have differences in general principles, terms and remedies. Base on KUHPerdata, quasi contract may be equivalent to voluntary representation and non mandatory payments. Agreement and quasi contract are both sources of legal engagement. Basically, supporting letter can have legal binding if it meets legitimate requirements of an agreement. Supporting letter in this case, does not meet the quasi contract characteristic because it does not meet requirement of voluntary representation and non mandatory payments. Instead, it can be classified as an agreement. Engagement that exist is engagement with diferred conditions. Contained terms are not prohibited. Thus, PT SI can not be concluded to be in breach of contract because its obligations can not be collected. Furthermore, supporter who wants to be legally binded, he she should give support in the form of agreement. Keywords agreement, quasi contract, supporting letter, diferred condition, and interpretation of the agreement.