ABSTRAK
Pendanaan merupakan salah satu faktor utama dari aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan terorisme tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya upaya untuk memberantas pendanaan terorisme. Aliran dana untuk pendanaan terorisme antara lain melalui sektor keuangan formal, yang mencakup bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Salah satu cara untuk memberantas pendanaan terorisme adalah dengan melakukan pemblokiran dana dan aset orang atau organisasi yang terlibat pendanaan terorisme. Agar tercipta proses pemblokiran yang efektif, harus terdapat suatu pedoman yang jelas bagi penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan pemblokiran. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai implementasi pemblokiran dana nasabah pada Bank X yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan pendanaan terorisme. Penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketentuan lain di bidang jasa keuangan yang tidak sejalan dengan ketentuan mengenai pemblokiran. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa Bank X telah melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pemblokiran dengan baik, namun terdapat satu ketentuan dalam UU TPPT yang telah dijalankan Bank X dengan benar tetapi masih bisa disempurnakan. Dengan demikian penulis menyarankan agar Bank X selaku penyedia jasa keuangan menjalankan ketentuan yang terdapat dalam UU TPPT dan POJK APU-PPT secara utuh.

---

ABSTRACT
Financing is one of the main factors of acts of terrorism, efforts to overcome terrorism will not run optimally without the efforts to combat financing of terrorism. Formal financial sector, which includes banks, non bank financial institutions, and other financial service providers is one of the medium to move funds for the financing of terrorism. One of many ways to combat terrorist financing is to freeze the funds and assets of people or organizations involved. In order to create effective freezing process, financial service providers should have a clear guideline. Therefore, this thesis aim to explain the implementation of customer funds freezing on Bank X, which is conducted in order to eradicate financing of terrorism. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. The results found that there are other provisions in the field of financial services that are not in line with freezing process. In addition, this thesis concludes that Bank X has implemented its obligations well, but there is one stipulation in UU TPPT that has been correctly executed by Bank X but not yet perfect. Thus, the author suggest that Bank X, as the provider of financial services, to implement provisions contained in UU TPPT and POJK APU PPT as a whole.