ABSTRAK
Hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh dalam hal upaya pengobatan. Keberhasilan dari dilakukannya transplantasi organ bagi penyembuhan penyakit, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru yaitu jual-beli organ. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan transplantasi organ di Indonesia dan komersialisasi dalam transplantasi organ ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016. Bentuk penelitian dalam penulisan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisis. Sanksi terhadap larangan komersialisasi transplantasi organ yang terdapat di Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, merupakan landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan komersialiasi dalam transplantasi organ. Sehingga diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam memberantasan komersialisasu dalam transplantasi organ.

---

ABSTRACT
Indonesia 39 s positive law allows for the transplantation of organs in the treatment effort. The success of an organ transplant for the cure of disease, resulting in the emergence of new problems of buying and selling organs. The formulation of the problem in this thesis is how the arrangement of organ transplants in Indonesia and commercialization in organ transplants are reviewed based on the health law, and analysis of the Central Jakarta District Court Decision No. 1015 Pid.B PN.JKT.PST 2016. The form of research in writing using normative legal research is research conducted on positive written law. Type of research used by researchers in this research is descriptive research and analysis. Sanctions against the ban on the commercialization of organ transplants contained in Law No. 36 of 2009 and Government Regulation No. 18 of 1981 on Clinical Surgery and Anatomical Surgery as well as Transplantation of Human Body Equipment or Network, is the basis for law enforcement officers to take firm action for communities committing commercialization in organ transplants. So hopefully the government and law enforcement officers can be more assertive in eradicating commercialisasu in organ transplants.