Skripsi ini membahas mengenai ruang lingkup malpraktik medik dan risiko medik, penerapan prinsip duty of care dalam pertanggung jawaban hukum dokter, serta analisis putusan No. 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhanya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menujukan bahwa malpraktik medik berbeda dengan risiko medik dimana unsur kesalahan dari dokter pada pembuktian merupakan pembeda dari keduanya, selain itu duty of care adalah suatu kewajiban yang melekat pada seorang dokter saat tercipta hubungan antara dokter dan pasien, dalam kasus malpraktik medik pada putusan No. 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST hakim telah mempertimbangkan penerepan duty of care dokter sebagai pertimbangan putusan. Hasil penelitian menyarankan hendaklah kepada tenaga kesehatan khususnya dokter untuk menjadikan duty of care ini sebagai suatu kewajiban yang penting dalam melakukan tindakan medik, organisasi Ikatan Dokter Indonesia IDI bisa lebih memaksimalkan peranya dalam perlindungan dan pengawasan, pemerintah bisa bersinergi dengan pembuat undang-undang dalam memberikan kepastian hukum terkait perlindungan baik untuk pasien atupun dokter, dan pasien atau maysarakat dapat lebih kritis terhadap hak-haknya namun juga teredukasi mengenai kewajiban-kewajibanya.

---

This thesis discusses the scope of medical malpractice and medical risks, the application of the duty of care principle in the legal responsibility of doctors, and the analysis of the verdict No. 569 PDT.G 2013 PN.JKT.PST. The type of study used is normative juridical and conducted using qualitative research method as well as descriptive research type. This study indicates that medical malpractice is different from medical risk where the mistake of the doctor on proof is the differentiator of both, besides duty of care is a duty attached to a doctor when relationship between doctor and patient is created, in case of medical malpractice in verdict No. 569 PDT.G 2013 PN.JKT.PST the judge has considered taking the duty of care of the doctor as a judgment. The results suggest that health professionals, especially doctors, should make this duty of care an important obligation in conducting medical actions, the organization of Indonesian Doctors Association IDI can maximize its participation in protection and supervision, the government can synergize with lawmakers in providing legal certainty regarding the protection of both patients and physicians, and patients or citizens should be more critical of their rights but also are well educated on their obligations.