Pencabutan izin usaha pertambangan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan batubara menimbulkan permasalahan terkait pelaksaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ditemukan kasus yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau setelah izinnya dicabut, kewajiban reklamasi dan pascatambangnya tidak dilaksanakan. Padahal sudah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasatambang bawa sanksi administratif berupa penabutan izin usaha pertambangan batubara tidak mengilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasatambang. Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan kekurangan yang ada dalam pengaturan mengenai reklamasi dan pascatambang. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan batubara yang telah dicabut tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

---

Revocation of coal mining business licences as a form of administrative sanction toward holders of coal mining business licenses raises problems related to the implementation of reclamation and postmining obligations. It was found that the holder of coal mining business licenses in Bengkulu Province and Riau Province after its licenses are revoked, its reclamation and postmining obligations are not implemented. Whereas it has been stated explicitly in Government Regulation Number 78 Year 2010 about reclamation and postmining that administrative sanction in the form of revocation of coal mining business licences does not eliminate its obligation to do reclamation and postmining.

Reclamation and postmining must be implemented to restore environmental functions that are disrupted by the activity of coal mining. This research will attempt to elaborate on the issue and elaborate in the lack of government regulation related to reclamation and postmining. The method in writing this thesis is normative juridical method. The results of this research indicate that the holder of coal mining business licence that has been revoked does not carry out the reclamation and postmining obligations.