Penulisan hukum ini menganalisis mengenai pengaturan yayasan di Indonesia beserta permasalahannya di lingkup kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan kekayaan yayasan, pengaturan mengenai kekayaan yayasan di Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Switzerland, dan Norwegia, dan juga hasil pengkritisian terhadap permasalahan kekayaan yayasan di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan kekayaan yayasan di keempat negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan mengenai kedudukan yayasan sebagai suatu badan hukum dan juga akan menguraikan mengenai permasalahan kekayaan yayasan di Indonesia. Penelitian ini juga akan secara komprehensif menjelaskan pengaturan kekayaan yayasan di Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Norwegia, dan Switzerland, yang mana pengaturan di keempat negara tersebut lebih terperinci apabila dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menguraikan tentang pemecahan masalah kekayaan yayasan di Indonesia yang didapatkan dari hasil perbandingan dengan keempat negara tersebut. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan kekayaan yayasan yang sudah ada saat ini agar permasalahan-permasalahan tersebut bisa diminimalisir.

---

This legal writing analyzes the regulation of foundations in Indonesia and their issues in the scope of ownership, use and control of the foundation 39 s asset, the regulation of the foundation 39 s asset in the People 39 s Republic of China, Japan, Switzerland and Norway, as well as the results of critiques of the foundation 39 s asset issues in Indonesia through comparison with the foundation 39 s asset regulations in the four countries. The research method used in this research is Juridical Normative with Descriptive type. The results of this study illustrate the position of the foundation as a legal entity and will also describe the problems in the scope of the foundation 39 s asset in Indonesia. The study also describes comprehensively the regulation of foundation rsquo s asset in the People 39 s Republic of China, Japan, Norway, and Switzerland, where arrangements in the four countries are more detailed when compared to Indonesian regulations. The results of this study also describe the problem solving foundation rsquo s asset in Indonesia obtained from the comparison with the four countries. Based on these comparative results, the Government of Indonesia deems it necessary to detail the existing foundation rsquo s asset regulation to minimize these problems.