ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitias yuridis normatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan pada skripsi ini mencakup tanggung jawab yang dilakukan secara pribadi oleh seluruh sekutu pada Kantor Advokat selain mencakup harta pribadi para sekutu, juga berdampak lebih lanjut kepada tanggung gugat para sekutu apabila suatu hari Klien dari Kantor Advokat yang diberikan jasa hukum balik mengajukan gugatan terkait kerugian yang dialaminya. Tanggung jawab tidak terbatas hingga pribadi tersebut merupakan akibat dari penerapan bentuk badan usaha Maatschap pada Kantor Advokat yang bersangkutan. Dengan demikian, relevansi Maatschap bagi Kantor Advokat di Indonesia dan bentuk badan usaha Kantor Advokat di negara lain merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk badan usaha Maatschap sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai bentuk badan usaha Kantor Advokat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses a challenge that Law Offices in Indonesia have to face regarding the liability of Advocates to Clients as third parties. The research method used is normative juridical. The type of data used is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from literature studies. The discussion on this thesis includes the unlimited liability that a partner has in a Law Office, in addition to the contents of the personal assets of the affiliated partner, is if the Client filled a lawsuit against the Law Office for the Client rsquo s loss caused by the wrongdoings or malpractice made by a specific lawyer in the Law Office. Since Law Office in Indonesia commonly used maatschap as a business entity, the office cannot be sued as a person. Therefore, partners who are responsible as a person, even though personally he or she is not involved in the case had to take responsible. Thus, the relevance of Maatschap to Advocate Offices in Indonesia and other forms of Advocate business entities in other countries is a problem formulation in this study. The results showed that the form of business entity Maatschap is no longer relevant to be used as a form of business entities for Law Offices in Indonesia.