ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Program Leniensi sebagai upaya untuk mendukung proses hukum penindakan praktik kartel di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa terjadinya praktik kartel sulit untuk dibuktikan, sehingga dengan adanya Program Leniensi diharapkan sebagai alternative untuk mencegah terjadinya praktik kartel. Program Leniensi ini juga sudah diterapkan di beberapa negara, misalnya di negara Amerika Serikat, negara Uni Eropa, dan di negara Jepang. Penerapan Program Leniensi di dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia diharapkan pelaku usaha dapat mempergunakannya program tersebut dengan baik dan mencegah terjadinya praktik kartel. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dengan tipe dan sifat penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang dipergunakan adalah Data Sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui Studi Dokumen atau studi Kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara Kualitatif dan ditarik kesimpulan melalui Metode Deduktif yang diperkuat dengan argument-argumen yang di dapat melalui studi kasus tentang pelaksanaan Program Leniensi di beberapa negara. Hasil penelitian ini adalah penerapan Program Leniensi dalam Hukum Persaingan Usaha merupakan suatu upaya yang paling tepat pada saat ini sebagaimana telah diterapkan di negara-negara Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat untuk memberantas praktik kartel dengan cara memberikan insentif kepada pelaku usaha yang bersedia melaporkan keberadaan jaringan kartel yang ia termasuk di dalamnya kepada otoritas persaingan usaha. Insentif tersebut dapat berupa amnesti hukuman atau keringanan hukum. Program Leniensi bertujuan untuk memudahkan otoritas persaingan usaha dalam mengungkap adanya suatu jaringan kartel yang keberadaannya relatif sulit untuk dilacak dan memudahkan otoritas mendapatkan bukti-bukti langsung yang dapat menjerat para pelaku usaha yang terlibat jaringan kartel dengan adanya pengakuan dari salah seorang dari mereka sebagai bukti tidak langsung. Kebijakan ini bagus untuk ditiru, karena penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Hukum Persaingan Usaha yang masuk unsur tindak pidana, bukan saja sekedar pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda, melainkan juga aturan pidana penjara badan, amnesti penuh terhadap pelapor/pemohon Program Leniensi yang paling pertama, amnesti plus dan sanksi plus, serta adanya Marker System. Selain itu, perlu adanya ketentuan untuk merahasiakan identitas dari pelapor/pemohon Program Leniensi agar reputasinya sebagai pelaku usaha di depan pelaku usaha lainnya tetap baik dimata rekan bisnisnya.Kata Kunci: Program Leniensi, Kartel, Hukum Persaingan Usaha.

---

ABSTRACT
The bachelor thesis explains and elaborates how leniency program as an investigation tool supporting the law process of cartel practices in Indonesia. We already know that cartels are hard to detect, so that the leniency program is hopefully able to be an alternative solution to deter cartels. Therefore many countries including the USA, Japan, and European Union have applied the leniency program. Indonesia in the future is likely to apply this program with hope that it can deter and detect cartels. In this bachelor thesis, the method used by the author is a normative juridical research method, with a descriptive research characteristic. The data used are from secondary, primary, and tertiary ready and library resources. All the data is collected and then analyzed qualitically and concluded with deductive method which is strengthened by arguments from case study of leniency program in several countries. The result of the research is how leniency program should be applicable in Indonesia based on how it is already applied in the USA, Japan, and EU. The leniency program should be adopted while also considering to also adopt criminal saction in form of imprisonment to individuals, full imunity, amnesty and penalty plus, and a marker system program. Furthermore, the data and identity of the leniency applicants are also important to keep them confidential. Keywords Leniecy Program, Cartel, Competition Law