ABSTRAK
Pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis yuridis bedah mayat dalam Undang-undang kesehatan dan Hak Asasi Manusia tentang pendonoran mayat oleh anggota keluarganya. Selain itu juga membahas perbandingan pengaturan bedah mayat di Indonesia dan Singapura. Penulisan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan bedah mayat anatomis di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan bedah mayat antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis, data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keluarga tidak berhak untuk mendonorkan mayat anggota keluarganya untuk bedah mayat. Terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan bedah mayat di Indonesia dan Singapura dan pengaturan bedah mayat anatomis di Singapura lebih lengkap daripada di Indonesia. Saran dari peneliti adalah Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat Peraturan Menteri Kesehatan tentang donor bedah mayat anatomi. Perlu dilakuakan sosialisasi bedah mayat di Indonesia.

---

ABSTRACT
The discussion in this thesis is a juridical analysis about post mortem surgery in Health and Human Rights Act about donating corpses by members of his family. It also discusses the comparison of post mortem surgery in Indonesia and Singapore. This paper aims to analyze the implementation of anatomical post mortem surgery in Indonesia in accordance with the Human Rights Act and Health Act. This study also aims to analyze the comparison of post mortem surgery between Indonesia and Singapore. This study is in the form of normative juridical, the type of research is descriptive, the type of data used is secondary data. Data collection tools used in the form of document studies or library materials and interviews. Data analysis used by writer is with qualitative approach. The conclusion of this study is that families are not entitled to donate the corpses of family members for post mortem surgery. There are similarities and differences between medical and post mortem arrangements in Singapore and Indonesia, for anatomic post mortem surgert in Singapore is more complete than in Indonesia. advice from researchers is Indonesian Goverment, in particular the Ministry of Health of the Republic of Indonesia need to make a Regulation concerning anatomical post mortem surgery. There is a need of socialization concerning post mortem surgery in Indonesia.