Posisi dominan secara ekonomi sesungguhnya diperbolehkan dan tidak dilarang. Namun posisi dominan dapat menjadi awal mula dari perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Karena telah banyak sekali kasus-kasus tentang penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia, maka penelitian ini lebih difokuskan terhadap implementasi dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melihat dari unsur-unsur yang dimiliki oleh pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga melihat efektifitas dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan teori efektifitas hukum oleh Clarence J Dias yang dimana teori tersebut lengkap dan dengan analisa yang mendalam karena teori ini menjabarkan tentang efektifitas hukum dari segala aspek yang bersangkutan. Dari artian hukum itu sendiri, penerapan dari hukumnya pihak yang terlibat dalam hukum tersebut dan juga pihak yang menjalani dan menerapkan hukum tersebut. Kasus-kasus yang digunakan adalah kasus dari PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, dan juga PT. Forisa Nusapersada. Ketiga kasus tersebut dalam putusan yang dibuat oleh KPPU terbukti telah memenuhi unsur dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun beberapa dari kasus tersebut telah dibatalkan putusannya dengan digantikan dengan putusan pengadilan negeri dan juga tingkat mahkamah agung.

---

Having a dominant position within an economy or market is not prohibited by law. However, this dominant position could encourage prohibited behaviors and abuse such as stated within the Indonesian constitution, within article 25, number 5 Year 1999 on abuse of dominant position. Due to this reason, there are so many cases of abuse of dominant position in Indonesia. This research is focused on the implementation of article 25 Number 5 Year 1999 by looking at the elements owned by Article 25 of Law Number 5 Year 1999. This study also looked at the effectiveness of Article 25 of Law Number 5 Year 1999 using the theory of legal effectiveness by Clarence J Dias, describing a thorough analysis and the legal effectiveness of all aspects concerned. From the meaning of the law itself, the application of the law of the parties involved in the law as well as those who undergo and apply the law. The study case used in this research focuses on PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, and also PT. Forisa Nusapersada. The three cases has been identified by KPPU proved to have fulfilled the element of article 25 of Law Number 5 Year 1999. These three companies have been found guilty by KPPU in violations according to article 25 of Law Number 5 Year 1999. However, some of these court decisions have been void, replaced with the decision of the district court and the Supreme Court.