ABSTRAK
Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.

---

ABSTRACT
Auction or general sale is one form of buying and selling system. Auctions provide several benefits compared to other sales ways, namely fair, fast, secure, achieving the highest price and providing legal certainty. One that can be the object of the auction is the land and its building on the basis of the certificate of ownership, since the registration of land in Indonesia aims to guarantee the legal certainty of the registered land by giving the certificate as a proof of its right and the certificate is valid as a strong evidentiary tool. However, there is an overlap in the issuance of land titles that result in multiple certificates. One example of a dispute like this is the conduct of auctions whose auction object is double certified on Auction Report Number 274 2012. The purpose of this study is to find out what legal efforts can be done by the auction winner and what is the legal protection for the auction winner who won the object of the auction with double certificates. This research is normative juridical research with descriptive research type using secondary data. To solve the problem of double certificates can be pursued by the voluntary efforts of the parties, if it can not be resolved then the injured party may file a civil lawsuit again to the District Court. The lawsuit filed to CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Pati and the residents of the object of the auction. Legal protection for the auction winner is given by the District Court Judge when deciding this case.