Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga membutuhkan keandalan informasi agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 terdapat temuan perbedaan pencatatan nilai PNBP dalam Laporan Keuangan dengan Direktorat Teknis yang mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian internal pada proses penyusunan laporan keuangan DJKN. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal penyusunan laporan keuangan DJKN dan memberikan saran untuk perbaikannya.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diberi nilai/bobot kemudian disimpulkan menggunakan rating scale, penjelasan lebih lanjut mengenai pemahaman pengendalian internal didapatkan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengendalian internal pada proses penyusunan laporan keuangan telah berjalan dengan baik, namun pada kegiatan pengendalian sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pemisahan fungsi dan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya hanya dikategorikan cukup.
Financial Report is a form of State financial management accountability which therefore requires a reliable information to avoid mislead for financial statements users. In BPK report for Year 2015 there were findings for different value of non tax revenues records between Financial Statements and Directorate of Technical which indicating the weakness of internal controls over the DJKN financial reporting process. The purpose of this study is to gain understanding on DJKN financial reports preparation internal control and to provide improvement suggestions. This study was conducted using rated weighted questionnaires which conclude using the rating scale, further clarification on the understanding of internal control obtained with the documentation study and interviews. The results of this study show that in general the internal controls over the financial reporting process has performed well, except for the sub element of control over the information systems management, where the functions separation and resources access restrictions and its recording only categorized as enough.