Penggunaan teknologi informasi dan deregulasi kebijakan dalam pengadaan publik secara umum diyakini dapat meningkatkan kompetisi dan mendorong persaingan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Sejak 2010, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan pengadaan secara elektronik pada pemerintahan pusat dan daerah, tetapi studi tentang relasi antara effisiensi biaya dan kompetisi antara penyedia barang/jasa beserta perubahan kebijakan pengadaan sangat terbatas. Dengan menggunaan kumpulan data terbuka secara publik yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, studi ini mencoba untuk menganalisa efisiensi biaya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pengadaan secara elektronik di Provinsi DKI Jakarta dan Banten pada tahun 2011-2015. Kemudian, studi ini juga mengidentifikasi jumlah optimum penyedia barang/jasa. Hasil studi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pengaturan pengadaan secara elektronik dan mendesain pengadaan yang efisien.

---

It is generally believed that the introduction of information technology and deregulate policy in public procurement promotes competition and enhances public spending efficiency. The Indonesian government has implemented electronic tendering in local and central government since 2010, yet there has been comparatively little research on the relation between the policy rsquo s cost reduction and competition among bidders and its recent changes. By using a publicly accessible dataset provided by the National Public Procurement Agency NPPA of DKI Jakarta and Banten Province that covers government e tendering for the years 2011 ndash 2015, this paper tries to measure procurement cost reduction in electronic tendering e tendering . In addition, this paper identifies the optimum level of bidders. The results of this paper contain several policy recommendations for e procurement and efficient procurement design.